Bagaimana cara memanfaatkan kekayaan alam Indonesia demi pertumbuhan ekonomi tanpa harus merusak kelestariannya? Tantangan besar inilah yang mengemuka dalam diskusi interaktif menyambut Hari Keanekaragaman Hayati Internasional 2026 yang jatuh pada 22 Mei.

Mengusung tema “Acting Locally for Global Impact” atau Bertindak di Tingkat Lokal untuk Dampak Global, sebuah forum akademis mencoba membedah bioprospeksi sebagai instrumen strategis pembangunan hijau.

Namun, sejauh mana eksplorasi sistematik terhadap sumber daya hayati ini mampu menjembatani konservasi, inovasi teknologi, sekaligus memastikan keadilan bagi masyarakat adat?

Menjawab tantangan tersebut, Belantara Foundation berkolaborasi dengan Program Studi (Prodi) Manajemen Lingkungan Sekolah Pascasarjana, Prodi Biologi FMIPA, dan Prodi Pendidikan Biologi FKIP Universitas Pakuan menggelar Belantara Learning Series Episode 15 (BLS Eps.15) pada Rabu, 20 Mei 2026.

Acara hybrid yang dipusatkan di Auditorium Lantai 3 Gedung Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan, Bogor, serta disiarkan via Zoom dan YouTube Belantara Foundation ini sukses menarik partisipasi aktif dari 968 peserta.

Direktur Eksekutif Belantara Foundation, Dr. Dolly Priatna, menekankan pentingnya aspek etis dalam seluruh proses eksplorasi ini. 

“Bioprospeksi tidak hanya berbicara tentang eksplorasi potensi ekonomi dari kekayaan hayati Indonesia, tetapi juga tentang bagaimana memastikan masyarakat lokal sebagai penjaga utama hutan dan ekosistem memperoleh manfaat yang adil dan berkelanjutan,” ujar Dolly, yang juga menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kemitraan Universitas Pakuan.

Menurutnya, transformasi ke arah bioekonomi yang tangguh dan inklusif membutuhkan dukungan regulasi yang kuat, tata kelola yang baik, serta riset ilmiah yang komprehensif.

Langkah ini sejalan dengan arah kebijakan nasional yang dipaparkan oleh Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Leonardo 

A.A. Teguh Sambodo. Dalam keynote speech-nya, Teguh menjelaskan bahwa pemerintah telah mengarusutamakan transisi ekonomi hijau ini ke dalam dokumen perencanaan jangka panjang. 

Kebijakan tersebut tercantum di dalam RPJPN 2025–2045, RPJMN 2025–2029, serta dokumen strategi keanekaragaman hayati nasional bertajuk Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025–2045. Lebih lanjut, pemerintah juga memacu bioprospeksi sektoral lewat Peta Jalan Blue Economy Indonesia 2025–2045 dan Peta Jalan Hilirisasi Rempah 2025–2045.

“Pengembangan bioekonomi bukan hanya transformasi ekonomi, tetapi juga transformasi sosial yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama sekaligus penerima manfaat,” jelas Teguh. Oleh sebab itu, ia menilai penerapan mekanisme akses dan pembagian manfaat atau Access and Benefit-Sharing (ABS) yang adil menjadi hal yang mutlak.

Secara ilmiah, Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University, Prof. Dr. Ir. Hadi Sukadi Alikodra, MS., mendefinisikan bioprospeksi sebagai penelusuran, klasifikasi, dan investigasi sistematik terhadap produk biologi seperti senyawa kimia baru, bahan aktif, gen, dan protein untuk tujuan komersial.

“Dari sistem royalti yang dihasilkannya, bioprospeksi dapat menjadi dukungan finansial bagi kegiatan perlindungan dan pelestarian hutan, termasuk perlindungan masyarakat hukum adat,” ungkap Hadi. Manfaat ekonomi ini diproyeksikan mampu membuka lapangan kerja baru serta mendongkrak devisa negara.

Keberhasilan implementasi bioprospeksi di lapangan memerlukan keterlibatan banyak pihak melalui pendekatan pentahelix, termasuk sektor akademis. Rektor Universitas Pakuan, Prof. Dr. rer.pol. Ir. Didik Notosudjono, M.Sc., IPU, ASEAN Eng., menegaskan bahwa kampus harus bertransformasi menjadi institusi yang berdampak nyata, bukan sekadar memproduksi publikasi ilmiah.

Perguruan tinggi berkewajiban menghasilkan inovasi aplikatif yang berbasis pada keanekaragaman hayati lokal guna menyuplai kebutuhan masyarakat dan dunia industri dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan.

Sinergi berskala luas terlihat dari dukungan Teras Mitra dan Perkumpulan Pelajar Indonesia Dunia Kawasan Timur Tengah dan Afrika (PPIDK Timtengka).

Selain itu, terdapat tujuh perguruan tinggi lain yang bertindak sebagai kolaborator dengan menggelar agenda “Nonton dan Belajar Bareng” bagi mahasiswa dan dosen mereka, yaitu Universitas Riau, Universitas Sumatera Utara, Universitas Syiah Kuala, Universitas Negeri Makassar, Universitas Antakusuma, Universitas Tanjungpura, dan Universitas Muhammadiyah Kuningan.

Melalui forum kolaboratif ini, Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan, Prof. Dr. Sri Setyaningsih, M.Si., dalam opening speech-nya berharap, “Semoga BLS Eps. 15 ini membawa manfaat besar bagi upaya perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati secara adil dan berkelanjutan di Indonesia.”